Paryoto Dot Com » berita

Tip Izin Pengeringan Tanah

admin — Fri, 07 May 2010 07:58:45 +0000

Diperjumpaan kali ini saya akan mencoba menulis dan menuangkan bagaimana cara atau tip mengurus tanah kita yang asalnya dari tanah dalam keadaan sawah di rubah menjadi Pekarangan.

sebelumnya apasih keuntungan dan kegunaan tanah kita yang berkeadaan atau berstatus tanah pekarangan.
banyak seh manfaat nya diantaranya adalah sebagai berikut :

syarat untuk izin mendirikan bangunan (IMB)
syarat untuk memecah tanah tersebut terkecuali ( tanah warisan )
syarat praktis untuk proses jual beli tanah jika tanah tersebut di jual sebagaian
dan tidak kalah menarik lagi adalah mendongkrak nilai jual tanah.
dan lain-lain masih banyak lagi sebenarnya. namun disini saya jelasnkan yang sering saya jumpai dalam pelayanan pemrosesan sertipikat berikut perijinanya.

nah sekarang anda semua sudah tahukan kan saya anggap semua sudah tahu dan jika ingin menambah mengenai manfaat dari tanah perkarangan silahkan saja dan kita belajar bareng disini hehehe ya gak..

begini dari pengalam saya pada bulan januari 2001 kemaren saya menguruskan untuk Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) atau kita seebut dengan Pengeringan ahirnya terjawab sudah bahwa dari sekian waktu setelah menunggu jadwal peninjauan Lokasi dan jatuh pada bulan april 2010 kemaren ahirnya team dari peninjaun pengeringan tersebut memutuskan untuk tidak di ijinkan permohonan saya untuk di keringkan tanah tersebut.

terbukti hari ini saya menerima surat dari pak pos yang isinya adalah Permohonan Pengeringan saya tidak dijinkan dikarenakan adalah sebagai berikut : ini adalah cuplikan surat penolakan permohonan perijinan pengeringan tanah yang saya urus dari ponint kedua dari 2 point :

LOKASI YANG DI MOHON IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Berdasarkan :

- Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukan sebagai fungsi kawasan startegis tumbuh cepat urban, kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan lindung non resapan air.

- Studi rencana detail tata ruang kawasan kecamatan mlati diperuntukan sebagai sawah.

Kondisi tanah termasuk tanah pertanian subur, onocoran arinya masih baik untuk mengairi lahan pertanian dan termasuk sawah dengan jenis irigasi teknis,
letak tanah yang di mohon, tidak berbtasan langsung dengan permukiman yang telah ada, dan tidak termasuk daerah pertumbuhan,
letak tanah yang di mohon masih dalam areal persawahan subur, sehingga tidak sesuai denga fungsi tanahdan daya dukung lingkungan sekitarnya.

demikian lah alasan permohonan saya di tolak untuk dikeringkan

jika anda tidak ingin perijinan pengeringan anda di tolak anda bisa baca kembali 4 point diatas diantaranya

yang jelas sebagai warga negara yang baik sudah berusaha dan menaati peraturan yang di tetapkan oleh pememerintah kabupaten sleman yaitu mengajukan pengeringan untuk di dirikan bangunan untuk rumah tinggal namun permasalahanya sekarang adalah bagaimana dengan mendirikan bangunan yang tanpa Izin di atas tanah sawah tersebut tentunya ini adalah permasalahan pemerintah itu sendiri .

saya pribadi sebagai rakyat yang jika hanya memiliki tanah sawah satu-satunya sementara juga membutuhkan rumah tinggal bersama anak isteri tentunya juga kecewa atas penolakan dari niat baik tadi, namun demikian sebagai warga negara indonesia yang baik dan berhukum kami hanya bisa manut sama pemerintah kabupaten sleman atas keputusan nya.

bagaimanakah dengan anda sudah kan bangunan anda ada izin mendirikan bangunan.

semoga bermanfaat

Kata Berikut yang anda cari:

pengeringan (35) : PENGERINGAN TANAH (21) : ijin pengeringan (12) : proses pengeringan tanah (11) : ijin pengeringan sawah (7) :

ISSUE ON TOP

admin — Mon, 05 Apr 2010 08:40:50 +0000

PENGURUSAN SERTIFIKAT
Ingin Cepat,
Silakan Bayar Lebih

Ihwal tanah, semenjak Nabi Adam AS diturunkan Allah SWT ke bumi, memang telah menjadi masalah. Bahkan, di era kerajaan dulu, seorang raja rela bersimbah darah dan mengorbankan rakyatnya hanya untuk mempertahankan sebidang tanah kekuasaan.

Begitu pula untuk saat ini, tak jarang soal tanah berbuntut pembunuhan atau penuntutan di muka pengadilan. Harus diakui bahwa tanah memberikan kontribusi banyak bagi kelangsungan hidup umat manusia. Selain sebagai sarana investasi dan bercocok tanam, tanah juga digunakan untuk mendirikan rumah yang berfungsi sebagai sarana “berteduh” bagi sebuah keluarga.

Akibat dari banyaknya fungsi tanah dan meminimalisasi dampak dari penguasaan sebidang tanah yang tidak pada tempatnya, maka pemerintah di berbagai negara pasti memiliki regulator yang bertugas untuk mengesahkan kepemilikan sebidang tanah.

Di Indonesia, regulator tersebut berpusat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas untuk mengeluarkan selembar legalitas dan status terhadap sebidang tanah. Lebih jauh, badan itu juga berwenang memberikan legalitas terhadap kondisi fisik sebuah bangunan.

Tak ayal, bila berniat membeli sebidang tanah atau rumah, orang pasti menanyakan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Tanpa legalitas itu, pembeli pasti lari.

Nah, akibat dari “kesaktian” selembar sertifikat itu, banyak oknum dari BPN yang menyalahgunakan wewenangnya. Dengan kata lain, banyak pegawai BPN yang memainkan “kesaktian” selembar sertifikat.

Permainan Oknum

Contoh kasus, Didi seorang warga Jakarta Timur, beberapa waktu lalu menyambangi redaksi Suara Karya. Dia menyampaikan segudang keluh kesah, akibat dari perlakuan oknum BPN Jakarta Timur.

“Masalahnya, saya berniat untuk mengurus sertifikat. Berdasarkan harga resmi yang dipampang pada papan pengumuman di BPN hanya Rp 25.000, tapi pegawai BPN mengatakan untuk mempercepat proses keluarnya sertifikat, maka harus membayar Rp 9.000.000 dan setelah satu bulan sertifikat keluar,” kata Didi.

Didi melanjutkan, apabila nilai nominal tersebut tidak dipenuhi, maka sertifikat yang dimaksud baru selesai setelah enam bulan. “Itu juga kalau tidak ada sesuatu hal,” katanya.

Ironisnya lagi, banyak masyarakat yang belum menerima sertifikat, meskipun sudah menghabiskan waktu lebih dari dua tahun. Dan hal ini bukan dialami oleh Didi saja, ribuan orang seperti Didi telah mendapatkan perlakuan serupa.

Kepala BPN Joyo Winoto mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan mutu yang diberikan juga harus ditingkatkan.

“Pelayanan kepada masyarakat akan terus kami tingkatkan. Akses masyarakat terhadap masalah pertahanan juga akan dibuka seluas-luasnya. Selain itu, masyarakat juga harus memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanahnya. Hal ini penting agar tanah bisa menjadi aset bagi pengembangan ekonomi rumah tangganya,” ujar Joyo Winoto.

Untuk itu, tegas Joyo Winoto, sebagai sebuah organisasi vertikal, dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan masing-masing untuk melakukan koordinasi secara baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dia melanjutkan, untuk BPN daerah selain menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat, kontribusi secara nyata kepada proses pembangunan di wilayah masing-masing juga harus ditingkatkan. “Karena itu jadikanlah pelayanan sebagai bagian dari penyelesaian dan jangan menjadi bagian dari persoalan,” ujar Joyo Winoto.

Calo Sertifikat

Pernyataan Kepala BPN sepertinya belum dilaksanakan maksimal di beberapa daerah. Seperti wilayah Bogor, misalnya, hasil pengamatan Suara Karya menunjukkan masih banyak calo sertifikat yang setiap hari mangkal dan berupaya untuk mengail rezeki lewat pengurusan sertifikat.

Kongkalingkong antara calo dengan pegawai BPN Bogor telah lama terjadi. Tengok saja cerita Yadi yang tengah mengurus sertifikat milik saudaranya. “Saya sudah beli formulir di loket, dan petugas di sana menyuruh saya untuk melengkapi permohonan pembuatan sertifikat dengan fotocopi girik dan pajak bumi bangunan (PBB),” kata Yadi.

Syarat lain yang harus dipenuhi, menurut dia, adalah adanya saksi untuk tanah dan bangunan yang akan dimintakan sertifikatnya. “Saksi ini minimal dua orang,” ujar Yadi.

Jadi, kata Yadi, kelengkapan tersebut harus dipenuhi sebelum pemohon menjalani proses yang selanjutnya. “Saya nggak tahu habis ini apalagi yang kurang,” jelasnya.

Rumit serta panjangnya mata rantai birokrasi yang harus dilalui seorang pemohon, membuat enggan orang yang hendak mengurus sertifikat.

Dengan lamanya waktu serta berbelitnya meja yang harus dilalui, tak heran bila banyak calo pengurusan yang berupaya membujuk masyarakat untuk duduk manis dan menunggu hasil.

Jadi, mengurus sendiri sertifikat sama saja dengan mengajak seseorang untuk melakukan kerja bakti. “Banyak pertanyaan yang diajukan, bahkan terkesan mengada-ada. Orang jadi malas,” keluh Yadi.

Salah seorang calo, Bonar yang didekati Suara Karya berkata, “Kalau urus sendiri ruwet, banyak yang harus disiapkan. Lewat saya tinggal duduk dan tunggu hasil saja. Paling tinggal surat girik dan PBB yang harus disiapkan, sisanya kami yang urus.”

Bonar mengaku untuk mengurus satu sertifikat tanah, dia memasang tarif antara Rp 4 hingga Rp 5 juta tergantung jauh tidaknya lokasi tanah yang akan disertifikatkan. Setelah mendapat “mangsa” berkas-berkas tanah yang dibutuhkan itu berikut uangnya diserahkan lagi ke oknum-oknum BPN.

Keuntungan yang diperoleh dalam mengurus sertifikat tanah memang tak banyak, berkisar antara Rp 100 – Rp 200 ribu.

Sisanya, kata Bonar, diserahkan kepada petugas BPN untuk dimasukkan dalam kas yang mereka miliki. “Setahu saya kas tersebut bisa digunakan untuk apa saja dan keperluan apa saya yang penting pak kepala tahu,” tandasnya.

Pengurusan sertifikat itu, menurut Bonar, tidak diperoleh setiap hari, maksimal 3 sertifikat setiap minggunya. “Satu sertifikat baru selesai dalam 9 bulan,” tutur Bonar.

Lamanya waktu yang diperlukan, karena sebelum sertifikat resmi keluar, pihak BPN mengeluarkan pengumuman yang terpasang di ruang kantor tersebut untuk mengetahui apakah di atas tanah yang telah disertifikatkan itu ada yang mengkomplainnya. “Kalau tak ada masalah, sertifikat yang dikeluarkan pihak BPN bisa langsung diambil,” ujar Bonar.

Dari pengamatan lapangan, masyarakat yang datang tidak hanya individu, namun banyak juga karyawan dari kantor notaris dan karyawan sebuah perusahaan pengembang.

Lewat salah seorang pegawai kantor Notaris yang sering berhubungan dengan para petugas BPN inilah berkas-berkas persyaratan untuk permohonan sertifikat akan cepat lancar, karena mereka satu sama lain sudah saling “tahu sama tahu”. Bahkan untuk mempercepat proses sertifikat, ada juga oknum-oknum BPN yang meminta sejumlah dana. “Kalau permintaan itu tak dikabulkan jangan harap bisa lancar seperti sebelumnya,” kata pegawai kantor notaris itu.

Para pegawai kantor notaris mengenal betul seluk-beluk pembuatan sertifikat tanah. Ketika ditanya soal TST, mereka tak mau menjawab Alasannya, menurut Saleh, seorang dari mereka, dia hanya salah satu dari sekian banyak pegawai notaris yang sering mendatangi kantor BPN untuk mengurus sertifikat klien milik atasannya, sehingga tak etis menjawab pertanyaan itu.

“Lebih baik Mas, tanyakan saja langsung ke Kepala Kantor BPN setempat,” kilah seorang wanita yang mengenakan baju dan celana panjang warna biru dan mengaku sudah empat tahun lalu bekerja di satu kantor notaris yang ada di kawasan Kota Depok, saat ditemui Suara Karya di gedung BPN Kabupaten Bogor, pekan lalu.

Namun, Kepala Kantor BPN Bogor yang coba dikonfirmasi berdalih banyak tamu dan menghindar dengan keluar kantor segera setelah permohonan wawancara disampaikan.

Begitu pula dengan Kepala BPN Bekasi, I Ketut yang selalu menghindar ketika akan dimintai keterangan ihwal praktik percaloan yang masih banyak terjadi di wilayahnya.

Namun, beberapa calo mengonfirmasikan bahwa oknum-oknum di BPN Bekasi selalu melindungi dan menutup mata terhadap perilaku petugas BPN melakukan tindak patgulipat dengan para calo. “Kalau memberi keterangan tentang maraknya praktik percaloan di Bekasi, sama saja dengan membongkar isi perut sendiri dong,” tutur seorang calo.

Membantah Percaloan

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor BPN Jakarta Timur, Khudiori membantah adanya praktik percaloan dan pemerasan terselubung di kantornya. “Tidak benar kalau dikatakan pembiayaan mengurus sertifikat oleh BPN Jaktim ada permainan uang,” kata Khudiori, pekan lalu.

Khudiori membantah kalau dalam mengurus sertifikat tanah terdapat stratifikasi atau pembiayaan berdasarkan kelompok-kelompok waktu penyelesaian.

Penyelesaian sertifikat sudah mempunyai jangka waktu tertentu, sehingga katanya, tidak betul kalau yang bisa membayar lebih mahal maka sertifikatnya bisa lebih cepat selesai.

“Kami tidak membeda-bedakan waktu selesai sertifikat. Tidak benar siapa yang dapat membayar lebih mahal maka sertifikatnya cepat selesai,” tambah Khudiori.

Senada dengan Khudiori, Kepala BPN Bandung, Gembira Perangin-Angin mengungkapkan bahwa di wilayah kerjanya saat ini sudah tidak banyak lagi calo yang berkeliaran.

Bahkan, lanjut Gembira, instansinya telah melengkapi infrastruktur kantornya dengan sistem komputerisasi mulai dari loket pendaftaran.

“Jadi kalau mengurus sertifikat, para calon pemohon tinggal mendaftar dan melengkapi saja berbagai lampiran yang diperlukan. Setelah itu tinggal tunggu hasil,” kata Gembira.

Namun, katanya, kesulitan yang dihadapi oleh BPN Bandung adalah keterbatasan peta wilayah yang mengakibatkan lamanya penelitian wilayah.

Lembaga yang dipimpinnya, kata Khudiori, akan melayani penyelesaian sertifikat sesuai dengan teknis dan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, katanya, tidak ada perbedaan-perbedaan kecuali memang ada bentuk-bentuk yang membedakan penyelesaiannya. “Jadi tidak ada masalah dan BPN tidak melakukan pelanggaran yang menyusahkan penyelesaian sertifikat,” ujarnya, tegas.

Apalagi, kata Khudiori, saat ini sudah ada kepanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengawasi pengurusan sertifikat tanah di kantor BPN ini. Oleh sebab itu, katanya, tidak ada yang bakal berlaku macam-macam di sini seperti itu.
Wallahu’alam bisawab!(Tarwono/S Samosir/ Ida Syahrul/LM/Wisnu/ Sinaga/Sabpri/Kentos)

[ad#Content]

Silahkan Pilih salah satu bisnis online yang cocok buat anda

Kata Berikut yang anda cari:

contoh surat girik (23) : peran pemerintah dalam pembangunan nasional (18) : kasus pendaftaran tanah (12) : peran pemerintah dalam pembangunan (11) : syarat kepemilikan tanah (7) :

Postingan Terkait

HASIL UJIAN SELEKSI CPNS DI BPN

admin — Sat, 12 Dec 2009 02:10:07 +0000

PENGUMUMAN
Nomor 4912/Peng-100/XII/2009
TENTANG

HASIL UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDIDIKAN DIPLOMA I (D I), DIPLOMA III (D III) DAN SARJANA (S I)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FORMASI TAHUN 2009

1. Berdasarkan Keputusan Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2009 Nomor 95/KEP-100.3.21/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Penetapan Peserta yang Dinyatakan Lulus Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2009, dengan ini diumumkan bahwa peserta ujian dengan pendidikan Diploma I dan Diploma III yang dinyatakan lulus ujian tertulis dan peserta ujian dengan pendidikan Sarjana yang dinyatakan lulus ujian wawancara adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

2. Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mengisi formasi yang tersedia di dalam Tahun Anggaran 2009.

3. Untuk pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diperlukan bahan-bahan sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh :

- Universitas/Institut : Rektor / Pembantu Rektor I / Wakil Rektor I / Dekan / Pembantu Dekan I/Wakil Dekan I Bidang Akademik.

- Sekolah Tinggi : Ketua / Pembantu Ketua I Bidang Akademik / Wakil Ketua Bidang Akademik.

- Akademi : Direktur / Pembantu Direktur Bidang Akademik / Wakil Direktur Bidang Akademik.

(Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh selain Pejabat tersebut di atas dinyatakan tidak sah).

b. 2 (dua) set Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermaterai Rp. 6.000,- yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam dan ditandatangani serta telah ditempel pas photo terbaru hitam putih ukuran 3×4 cm sesuai dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11 Tahun 2002 (Formulir DRH dapat didownload dari website Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).

c. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan (bermaterai Rp 6.000,-) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 11 Tahun 2002 yang berisi tentang :

- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta.

- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/Pegawai Negeri.

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

(Surat pernyataan dapat didownload dari website Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).

d. Asli dan foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib / POLRI.

e. Asli dan foto copy Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter.

f. Asli dan foto copy Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

g. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 3×4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

4. Bahan-bahan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas agar dipisahkan menjadi 2 (dua) bundel/set dan disusun sesuai dengan urutan bahan yang diperlukan, kemudian diserahkan langsung kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan jadwal sebagai berikut :

a. Hari / tanggal : 1) Selasa, 15 Desember 2009, untuk pendidikan Diploma I (D1)

2) Rabu, 16 Desember 2009, untuk pendidikan Diploma III (D3)

3) Kamis, 17 Desember 2009, untuk pendidikan Sarjana (S1)

b. Waktu : Pukul 09.00 s/d 17.00 WIB

c. Tempat : Aula Prona Lantai VII Gedung Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

5. Khusus bagi peserta yang mengikuti ujian di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, bahan-bahan sebagaimana tersebut pada angka 3 agar diserahkan langsung kepada Panitia di Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan dengan jadwal sebagai berikut :

a. Hari / tanggal : Sabtu, 19 Desember 2009

b. Waktu : Pukul 09.00 s/d 17.00 waktu setempat

c. Tempat : – Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Jl. Brawijaya No. 24 Manokwari

- Kanwil BPN Provinsi Papua, Jl. Tanjung Ria No. 26 Base G Jayapura

6. Pada waktu menyerahkan bahan-bahan tersebut di atas, ijazah dan transkrip nilai asli agar dibawa dan ditunjukkan kepada Panitia. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkannya, maka kesempatan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2009 menjadi hilang / gugur.

7. Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian sebagaimanadimaksud pada angka 1 dianggap mengundurkan diri, apabila tidak mengikuti proses pemberkasan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5.

8. Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian sebagaimanadimaksud pada angka 1 namun tidak berminat lagi menjadi CPNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diharapkan tidak mengikuti proses pemberkasan dan diminta segera memberitahukan kepada Panitia.

9. Peserta yang mengundurkan diri setelah mengikuti pemberkasan diwajibkan untuk mengembalikan biaya pengadaan pegawai yang telah dikeluarkan Pemerintah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

10. Bagi pelamar yang diketahui telah memberikan/mengisi data yang tidak benar pada saat mendaftar secara online, Panitia berhak membatalkan kelulusannya, dan kepada yang bersangkutan dapat dituntut di muka Pengadilan.

11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 10 Desember 2009

TIM PENGADAAN CPNS

BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.
KETUA,

ttd.

MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn.
NIP. 19531015 198103 1 007

Lampiran:
# 01. Hukum
# 02. Geodesi
# 03. Geografi
# 04. Ekonomi
# 05. Adm. Negara
# 06. Pertanian
# 07. Komputer
# 08. Olahraga
# 09. Pendidikan
# 10. Psikologi Pendidikan
# 11. D3 Akuntansi
# 12. D3 Komputer
# 13. Diploma I PPK
# Daftar Riwayat Hidup
# Surat Pernyataan

Kata Berikut yang anda cari:

hasil ujian wawancara cpns bpn tahun 2009 (7) : hasil ujian tertulis pendidikan diploma III dan diploma I badan pertanahan nasional republik indonesia (4) : daftar pns di bpn (3) : hasil ujian BPN D3 (1) : hasil ujian tertulis penerimaan calon pegawai negeri sipil pendidikan Diploma III dan Diploma I Badan Pertanahan Nasional (1) :

Paryoto Dot Com » berita

Tip Izin Pengeringan Tanah

Kata Berikut yang anda cari:

Most Popular Posts

ISSUE ON TOP

Kata Berikut yang anda cari:

Postingan Terkait

HASIL UJIAN SELEKSI CPNS DI BPN

Kata Berikut yang anda cari:

Most Popular Posts