JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon menyatakan, fraksinya tidak sepakat dengan rencana pembatasan BBM oleh pemerintah. Menurut Effendi, pembatasan tersebut melanggar hakikat subsidi. “Jujur saja, pemerintah bilang saja ini kenaikan harga BBM, bukan pembatasan,” kata Effendi, Senin (6/12/2010). Kalau menurut pemerintah, sebut dia, pembatasan adalah penghematan karena anggaran yang dihemat dialihkan untuk hal lain. “Menurut saya, rencana pembatasan adalah penghilangan subsidi secara paksa,” tegasnya lagi.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainudin Amali mengungkapkan, DPR masih menunggu paparan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi. “Apa yang mau dibahas, kan usulannya juga belum diajukan,” ujar Zainudin seusai rapat dengar pendapat dengan BPH Migas hari ini.

Anggota Dewan dari Fraksi Golkar tersebut menambahkan, usulan dari Kementerian ESDM baru akan dijadwalkan rapat dengan Komisi VII pada Kamis pekan ini. “Itu pun kalau pemerintah menyampaikan usulannya hari Kamis. Nanti baru kami putuskan apakah akan ditolak atau diterima,” kata Zainudin. (Kontan/Astri Karina Bangun)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BPH Migas Tubagus Ismail mengungkapkan realisasi BBM bersubsidi sepanjang tahun ini, 90 persen didominasi oleh transportasi darat. Dari jumlah tersebut sebagian besar dikonsumsi oleh mobil pribadi.

“Kami juga punya data 53 persen konsumsi premium diminum oleh kendaraan pribadi pelat hitam,” ujar Tubagus pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin, (6/12/2010).

Sisanya 40 persen terdistribusi ke sepeda motor, 4 persen angkutan barang, dan 3 persen angkutan umum. Tiga wilayah yang paling banyak mengonsumsi premium adalah Jawa Bali tanpa Jabodetabek sebesar 41 persen , Jabodetabek sebesar 18 persen , dan Sumatera (tidak termasuk kota besar) sebesar 18 persen .

Ketika ditanya lebih lanjut apakah data yang dipaparkan tersebut mengarah pada opsi pertama pembatasan BBM, Tubagus menegaskan hal tersebut bukan kewenangan BPH Migas.

“Kami hanya menyampaikan suatu data. Soal pembatasannya biar pemerintah (Kementerian ESDM) yang akan menyampaikan ke komisi VII. Saya tidak berkompetisi berbicara opsi, karena tugas BPH adalah melakukan pengaturan dan pengendalian. Kebetulan yang kami sampaikan ini terkait opsi A,” kata Tubagus.

Sekadar mengingatkan, pemerintah punya dua opsi seputar pembatasan BBM bersubsidi. Opsi pertama adalah pembatasan konsumsi BBM subsidi bagi semua kendaraan pribadi berpelat hitam. Opsi kedua adalah, pembatasan bagi kendaraan plat hitam untuk keluaran tahun 2005 ke atas.

Tubagus menambahkan, jenis kendaraan yang menjadi sasaran pembatasan jenis BBM bensin dan premium adalah kendaraan pribadi roda empat (pelat hitam), kendaraan instansi pemerintah roda empat (pelat merah), dan kendaraan TNI-Polri.

Hanya kendaraan dengan plat kuning, seperti angkutan umum dan angkutan barang, kendaraan roda dua dan roda tiga yang berhak memperoleh bensin premium. (Astri Karina Bangun/Kontan)

JAKARTA, KOMPAS.com — Gunung Merapi boleh saja meletus dan memakan ratusan korban. Peristiwa ini tak pelak membawa duka bukan hanya bagi warga Yogya melainkan juga Tanah Air. Walau demikian, kreativitas yang menjadi ciri khas kota ini tak pernah mati.

Salah satu buktinya ada di Pameran usaha kecil dan menengah (UKM) yang digelar Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) 2010. Dalam booth binaan SIKIB, mereka memamerkan aksesori karya para korban Merapi, Yogyakarta. Produknya mulai dari bros, gelang, hingga kalung. Harganya pun terbilang murah meriah, Rp 3.000-Rp 25.000.

“Ini merupakan karya korban Merapi hasil kami selama tiga minggu kemarin keliling Yogya,” ungkap salah satu pengelola, Ika, Minggu (5/12/2010) di Gedung SMESCO, Jakarta.

Ia menjelaskan, aksesori yang dijual di stannya murni buatan korban Merapi di pengungsian. “Saat mengungsi kemarin, mereka mendapat bekal untuk buat kerajinan ini. Juga diminta Ibu Ani (Ibu Negara) supaya kerajinan mereka dijual di sini,” ucap Ika.

Uniknya, di tiap aksesori buatan korban Merapi ini ada label yang menunjukkan nama pembuat, umur, dan lokasi pengungsiannya, mulai dari Sleman, Klaten, Yogya, hingga Magelang. Hasil penjualan ini akan dikembalikan lagi kepada rakyat Yogya yang tertimpa musibah.

Selain hasil karya para korban Merapi, pada hari terakhir pameran UKM yang digelar SIKIB ini juga ditampilkan kerajinan lain, mulai dari perabotan ukiran rumah, kain batik, pakaian, sepatu, tas kulit, hingga aksesori.

Selain stan yang menjual kerajinan tangan, pada pameran SIKIB ini juga digelar talkshow antinarkoba dan stan angklung. Pada hari terakhir pameran SIKIB kali ini, panitia juga akan menggelar pelelangan lukisan sampai pajangan buatan tangan lainnya. Hasil lelang ini akan diberikan kepada para korban bencana melalui program “SIKIB Peduli”. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah karya ukir siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Jepara, Jawa Tengah, membuat Menteri Pendidikan Nasional merogoh kocek Rp 2 juta. Karya ukir itu adalah sebuah relief bertekstur tanaman.Tak hanya Mendiknas yang merogoh kantong. Sejumlah pejabat eselon di Kemendiknas juga memborong hasil karya siswa-siswa SMKN2 Jepara. Aksi belanja ini terjadi dalam pameran usaha kecil dan menengah (UKM) yang digelar Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) 2010 di Gedung SMESCO, Jakarta, Minggu (5/12/2010).Gerai barang kerajinan karya SMKN 2 Jepara merupakan salah satu gerai dari sejumlah gerai kerajinan yang mengikuti pameran tersebut. Di gerai tersebut, sejumlah siswa tampak tekun memahat kayu untuk menciptakan sebuah tekstur relief.

Bentuk ukiran ukiran itu terlihat begitu rumit dengan sejumlah detail. Namun, para siswa sekolah kejuruan itu tampak santai. Mereka sesekali bercanda tanpa mengernyitkan kening ketika tangan mereka dengan terampil mematukkan palu pada kepala pahat.”Biasanya sebulan kalau ngerjain ini. Ini buat tugas pribadi aja kok, Mbak,” ucap salah seorang siswa SMKN 2 Jepara jurusan Kriya Kayu yang mengaku tengah membuat tugas relief relung untuk pajangan dinding tersebut.Ukiran Jepara memang terkenal seantero nusantara karena kualitas dan keindahannya. Tak pelak, gerai ini pun banyak dikunjungi pembeli dari Jakarta. Sudah ada 10 unit yang terjual selama dua hari para siswa SMKN 2 Jepara turut serta dalam pameran ini.

“Ramai, Mbak, ini kami baru ikutan pertama kali sudah banyak yang tanya dan beli. Mereka beli karena kami jual murah, selain produksi sendiri kami juga tidak kenakan biaya pengiriman,” ucap Suyoto, seorang guru praktek yang turut mendampingi siswa-siswanya melakukan pameran.

Perabotan ukir hingga pajangan ukir dijual dari harga Rp 300 ribu – Rp 2 juta. Untuk pameran ini, Suyoto mengaku pihaknya khusus mempersiapkan karya dari Jepara. Ukiran-ukiran yang dijual di gerainya kebanyakan merupakan perabotan rumah seperti lemari, ataupun krapyak kaca, hingga pajangan dinding.

“Semuanya karya siswa dan alumni kami. Seluruh hasil penjualan ini akan kami gunakan lagi untuk biaya produksi di sekolah,” ucap Suyoto.

MUKOMUKO, KOMPAS.com – Pertamina menolak menambah kuota bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahar umum di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, karena menilai akan membuka peluang terjadinya penyimpangan.   

 “Pertamina tidak mau menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di beberapa SPBU di daerah ini karena khawatir akan menjualnya ke industri,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Asrafil, Sabtu.

 Pihaknya mengusulkan kepada Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi di beberapa SPBU di daerah ini yang mengalami kekurangan stok.

 “Tetapi dari hasil pertemuan dengan pertamina menolak menambah kuota BBM itu dengan alasan takut terjadi penyimpangan dengan menjual ke industri,” urainya.  

 Kepala Pengawas SPBU Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Apandi HR, mengatakan jatah BBM bersubsidi di daerah itu sebanyak delapan ton perhari dan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di enam kecamatan.

 “BBM yang didistribusikan Pertamina ini baru setengah hari sudah habis, sedangkan setiap saat kendaraan roda dua dan roda empat ingin mendapatkan bahan bakar sejak pagi hingga sore hari,” ujarnya.     

 “Bila premium masuk pagi tepat pukul 12.00 WIB sudah habis, sedangkan solar sekitar pukul 10.00 WIB,” katanya.

 Enam kecamatan yang membutuhkan BBM bersubsidi dari SPBU ini yakni kecamatan Ipuh, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Air Rami, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Pondok Suguh, dan Kecamatan Teramang Jaya.

 “Kalau menurut saya wajar BBM itu cepat habis karena dengan berbagai aktivitas masyarakat enam kecamatan itu, belum lagi kendaraan yang melewati jalan nasional di daerah ini,” ujarnya.

Pihak SPBU pernah menyampaikan kekurangan stok BBM, namun belum ada realisasi penambahan dari Pertamina.

 “Usulan yang kami sampaikan sesuai dengan permintaan pemerintah kecamatan Ipuh,” katanya.

 Camat Ipuh Kanadi, mengatakan hampir setiap hari kendaraan roda empat dan dua selalu antre mengisi BBM.

 “Saat kami tanyakan pihak SPBU ternyata stok BBM yang ada tidak mampu melayani jumlah kendaraan yang sangat banyak, sehingga kami berinisiatif menyurati Pertamina dengan tembusaan pihak SPBU untuk penambahan stok, namun belum direalisasikan,” katanya.

BOGOR, KOMPAS.com – Amunisi atau alat kebijakan utama yang bisa digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong warga negara Indonesia membuat Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP secara sukarela tinggal satu, yakni aturan tentang tarif pajak penghasilan atau PPh yang lebih tinggi bagi perusahaan yang masih mempekerjakan karyawan tak ber-NPWP. Dua alat utama lainnya sudah hangus dan akan segera hangus karena masa berlakunya berakhir.