PENDAHULUAN
Penciptakan masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan negara Republik Indonesia dan pembangunan yang merupakan dasar program pemerintah untuk seluruh wilayah Indonsia. Dalam melaksanakan pembangunan ini faktor utama yang paling penting adalah tanah.Seperti pembuatan jalan raya , pelabuhan-pelabuhan, bangunan-bangunan untuk industri, pertambangan, perumahan dan kesehatan dan lain-lain demi kepentingan masyarakat.
Untuk memperoleh tanah ini peranan pemerintah sangat diperlukan karena terkadang tanah yang akan didirikan atau bangunan tersebut adalah milik rakyat, sehingga untuk – memperolehnya harus melalui pemerintahan yaitu dengan cara pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah.
Peranan pemerintah atas tanah dalam rangka pembangunan sangat penting sekali sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Pembangunan ini dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan saja harus mengindahkan prinsip – prinsip hukum akan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, azas ketertiban dan azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.

PERMASALAHAN
Masalah tanah erat sekali hubungannya dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya demikian juga hubungan. Manusia sebagai anggota masyarakat -
dengan pemerintah sebagai penguasa tertinggi dalam negara – sekaligus penggerak untuk terujudnya pembangunan demi untuk peningkatan taraf hidup dari masyarakat.
Bagi masyarakat Indonesia hak atas tanah dan benda- benda yang ada diatasnya merupakan hukum yang penting, namun apabila, benar-benar diperlukan dapat dilakukan pencabutan dan pembebasan hak tersebut untuk kepentingan pembangunan. Timbul permasalahan sejauh mana peranan pemerintah atas tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan dan bagaimana upaya pemerintah dalam hal pemecahan masalah pertanahan yang timbul.

PEMBAHASAN
A. Guna Tanah Dalam Rangka Pembangunan.
Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar daripada kehidupannya adalah tergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan masa mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian ummat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan ternpat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggaI dunia.
Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara kita sekarang kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan sebagaimana halnya di Indonesia terutama sekali pembangunan di bidang materil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan dimaksud. Pengadaan berbegai proyek pembuatan dan pelebaran tanah (jalan) semuanya memerlukan tanah sebagai tempat penampungan dan sebagai sarana utamanya. Usaha – usaha pengembangan perkotaan baik berupa perluasan dengan membuka tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota maupun usaha – usaha pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa membutuhkan tanah untuk keperluan tersebut. Pendek kata hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah sebagai sarananya.
Adanya berbagai kepentingan yang kelihatannya saling bertentangan antara satu dengan lainnya berkenaan dengan persoalan tanah dalam pembangunan itu. Di satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedang di lain pihak sebagian besar dari warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencaharian. Bilamana tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah, maka jelas kita harus mengorbankan hak azasi warga masyarakat yang seharusnya jangan sampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip-prinsip ” Rule of Law” akan tetapi bilamana ini dibiarkan saja maka usaha-usaha pembangunan akan macet.
Ada sementara pihak yang beranggapan kalau ada sebidang tanah sangat diperlukan untuk kepentingan pembangunan maka mau tidak mau usaha tersebut harus berhasil, sehingga pada saat sekarang pembangunan banyak dijadikan kambing hitarn yang dapat menimbulkan kesan bahwa segalanya akan menjadi halal bilamana dilakukan untuk dan demi pembangunan, sekalipun hal tersebut dilakukan dengan melanggar hukum. Pandangan yang sedemikian ini sebenarnya bertentangan dengan azas perikehidupan dalam keseimbanga.
Demikian pentingnya peranan (kegunaan ) tanah dalam rangka pernbangunan sehingga mungkin pihak – pihak yang terkait dalam hak – haknya atas tanah menjadi korban pihak segelintir oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kedok pembebasan tanah dalam rangka pembangunan. Dalam hal ini tentu peranan pemerintah daerah setempat sangat diperlukan sekali mendalami masalah – masalah pertanahan sehingga hal – hal yang merugikan bagi pihak yang terkena pembebasa, haknya atas tanah dapat segera ditanggulanginya.

B. Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan.
Pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek kebidupan baik pembangunpn yang dilaknkan oleh perorangan / keluarga atau kelompok sosial juga membutuhkan tanah. Jadi dalam menyongsong lajunya pembangunan hubungannya dengan tanah merupakan permasalahan yang cukup peka, karena dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dewasa ini maka kebutuhan akan tanah untuk keperluan berbagai proyek juga turut meningkat. Sedangkan dilain pihak penyediaan tanan untuk itu kurang. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut perlu penanggulangan yang serius, mengingat persoalan tanah adalah sangat sensitif karena hubungan tanah bukan halnya sekedar mengandung aspek ekonomis, tetapi juga kesejahteraan sosial, politik, kultural, psikologis, religlus. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum akan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, azas ketertiban dan azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu kestabilitas masyarakat. Dalam hal tersebut Menteri Dalam Negeri dengan Instruksinya tertanggal 10 Oktober 1974 telah menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia antara lain untuk mengadakan inventarisasi terhadap semua masalah pertanahan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Salah satu prinsip dasar yang diletakkan oleh pemerintah dalam rangka pemamfaatan tanah adalah untuk kemakmuran rakyat yang dengan cara meletakkan kepentingan nasional diatas kepentingan individu sekalipun ini tidak berarti kepentingan individu atau golongan tertentu dapat dikorbankan begitu saja untuk kepentingan umum. Hal ini terlihat secara tegas dalam berbagai ketentuan dari Undang-Undang Pokok Agraria antara lain yaitu :

a. Pasal 6 ; Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dalam pemakaian sesuatu hak atas tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat seperti juga dalam pasal 33 UUD 1945 ; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara,dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sungguhpun dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 tidak mencantumkan dengan tegas kata-kata fungsi sosial, namun harus di tafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak rnilik prirnair diartikan hak rnilik itu tidak boleh rnerugikan kepentingan masyarakat.
Dengan dernikian pengertian fungsi sosial dari pada tanah adalah jalan kornprorni atau hak rnutlak dari tanah seperti tersebut dalarn rnernori penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa keperluan tanah tidak Baja diperkenankan semata-rnata. untuk kepentingan pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya sehingga bermamfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai tanah juga berrnanfaat untuk rnasyarakat dan kepen
tingan perorangan harus saling imbang mengimbangi sebagai dwi tunggal.
Noto Negoro menyatakan bahwa :
“Hak untuk mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya rnendasarkan yang individualistis, ditempelkan padanya sifat yang sosialis, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila.Hukum kita tidak berdasarkan atas corak individualisrne tetapi corak dwi tunggal “.
Jadi rnaksud dwi tunggal adalah bahwa setiap indfvfdualistis mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Pancasila bahwa dalam individu tersebut rnelekat kepentingan sosial, misalnya hak milik dapat dicabut derni kepentingan sosial.
Berarti semua hak atas tanah dalarn pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria berarti bukan saja hak milik tetapi sernua hak atas tanah dalam arti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai mempunyai fungsi sosial, dengan ini berati semua hak atas tanah dapat mengisi kepentingan nasional dari rakyat untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang membatasf berlakunya hukum adat dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Dari redaksi pasal UUPA pengertian hukum adat mempunyai arti yang tersendiri, dimana pasal 5 itu memberi batasan-batasan terhadap hukum adat tersebut yaitu :

? Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia.
? Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara dan kepentingan nasional yang berdasarkan persatuan bangsa.
? Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kesatuan ( perundang-undangan lainnya).
? Hukum adat harus mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada agama.
Sedemikian ketatnya pembatasan hukum adat terhadap walaupun di dalam pasal 3 UUPA membuat suatu pengakuan yang tegas terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa yang tunduk pada hukum adat. namun demikian pengakuan tersebut bila ditinjau dari segi juridis formal adalah merupakan suatu kemajuan tentang kedudukan hak ulayat dalam UUPA, jadi dengan adanya pengakuan terhadap hak ulayat secara formal ini akan dapat mengisi pembangunan nasional disatu pihak dan kepentingan umum secara bersama dilain pihak. Dengan demikian pemecahan permasaIahan hak ulayat untuk turut serta dalam pembangunan dengan serius dan menyeluruh dapat diselesaikan dimensi juridis dengan memperhatikan aspek-aspek sosial,politis, ekonomi dan kultural agar supaya hal yang demikian tidak akan berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat menggangu stabilitas masyarakat.
C. Pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu:
“Dimana dalam pasal ini memungkinkan negara untuk mencabut hak atas tanah untuk kepentingan sosial. Ketentuan pencabutan hak ini adalah merupakan ketentuan, yang memungkinkan negara untuk melaksanakan politik dan strategi pertahanan keamanan. Dalam pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang kemudian
diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1961, maka pencabutan hak dimaksud hanya kemungkinkan bilamana ada suatu kepentingan umum yang benar-benar menghendakinya.Kepentingan ini misalnya untuk pembuatan jalan raya, Pelabuhan, bangunan untuk industri pertambangan, perumahan dan kesehatan masyarakat serta lainnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan masional.
C. Pemecahan Masalah Pertanahan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah.
Tanah yang diperlukan dalam pencabutan hak atas tanab dan pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dalam hal ini diperlukan jaminan, baik bagi pihak warga negara maupun bagi pihak pemerintah. Karena pada dasarnya, persoalan tanah merupakan persoalan rumit. Yang demikian karena tanah dapat merupakan komoditi ekonomi bagi orang-orang yang berada, dan merupakan harta kekayaan yang dapat diinventariskan di bank dengan cara pembelian tanah sebanyak-banyaknya dan dapat menjadii suatu sengketa sesama penduduk atau antara penduduk dengan pihak swasta ataupun antara penduduk dengan pemerintah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka pembangunan, tanah merupakan suatu kebutuhan potensial dalam pembangunan. Oleh sebab itu tanah-tanah yang statusnya belum
terdaftar sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 UUPA maKa jika pemerintah memerlukan tanah dalam rangka pembangunan akan menemui kesulitan dalam memperoleh tanah yang dimaksud.
Dalam hal pembebasan tanah ini terdapat dua kepentingan yang seimbang yaitu kepentingan pemegang hak atas tanahnya tentu menginginkan sejumlah ganti rugi dari kepentingan pemerintah dilain pihak yaitu melaksanakan pembangunan Dengan alasannya dua kepentingan yang berbeda, maka. Persoalan akan tanah semakin rumit dalam hal ini tentu memerlukan pemecahan permasalahan pertanahan yang harus mendasarkan kepada kedua kepentingan yang berbeda tadi, sehingga disamping terlaksananya pembangunan yang diprogramkan tetap terpelihara serta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam memecahkan masalah pertanahan yang dilakukan olen pemerintah daerah tentunya tidak terlepas pada peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan – kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah setempat dimana ada permasalahan tentang tanah- tanah yang diperuntukkan dalam pembangunan.
Dalam rangka mengisi pembangunan ini maka pemerintah memerlukan tanah sehingga untuk mendapatkan tanah tersebut pemerintah harus mengadakan pencabutan hak atas tanah dan pembebasah hak atas tanah bagi rakyat yang memiliki tanah tersebut, agar tanah tersebut menjadi milik pemerintahdan dapat digunakan untuk pembangunan dan demi kepentingan umum.
1. Pencabutan Hak Atas Tanah.
Bagi rakyat Indonesia hak atas tanah atau benda diatasnya adalah merupakan hubungan hukum yang penting, sehingga apabila benar-benar diperlukan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum. Pencabutan hak atas tanah tersebut hendaklah dilakukan dengen hati-hati dengan cara yang adil dan bijaksana, karena mengingat dalam Suasana pembangunan yang sekarang ini masalah tanah mempunyai peranan pentlng sebagai potensi dasar dalam menunjang pembangunan nasional disegala bidang.
Menurut pasal 18 UUPA menyatakan:
“ Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. ”
Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umurn adalah merupakan suatu cara yang terakhir untuk memperoleh tanah yang sangat diperlukan guna keperluan – keperluan tertentu untuk kepentingan umum. Setelah dilakukan berbagai cara lain tidak membawa hasill sebagaimana yang diharapkan sedangkan keperluan untuk pembangunan tanah yang dimaksud
sangat mendesak sekali.
Adapun yang berwenang melakukan pencabutan hak atas tanah adalah Presiden sebagai pejabat eksekutif yang tertinggi setelah mendengar penjelasan Menteri Dalam Negeri. Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan yaitu Menteri yang bidang tugasnya meliputi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan hak atas tanah tersebut
Menteri Dalam Negeri memberi pertimbangan dari segi agraria dan politik, menteri Kehakiman dari segi hukumnya, Sedangkan Menteri yang bersangkutan mengenai fungsi dari pada dilakukannya pencabutan hak itu dalam masyarakat. Apakah tanah atau benda yang diminta itu benar-benar diperlukan secara mutlak dan tidak dapat diperoleh ditempat lain.
Presiden satu-satunya instansi yang oleh undang – undang diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah benar kepentingan umum mengharuskan dilakukannya pencabutan hak atas tanah tersebut.
Keputusan Presiden itu tidak dapat diganggu gugat dimuka pengadilan. Setelah surat keputusan dari Presiden keluar dan telah disampaikan kepada mereka haknya dicabut dan isinya harus diumumkan di dalam surat kabar barulah penguasa tanah yang baru dapat melakukan kegiatannya setelah diterimanya surat keputusan dari Presiden dan dilakukannya pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak, dan melakukan penampungan terhadap mereka yang bertempat tinggaI di atas tanah tersebut. Besarnya ganti rugi harus disesuaikan dengan bidang tanah yang dicabut haknya dari pemiliknya. Ganti rugi ini tidak saja berbentuk uang akan tetapi dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas lainnya. pembebasan hak atas tanah untuk kebutuhan akan tanah dalam usaha melaksanakan pembangunan ditempuh jalan dengan pembebasan hak atas tanah milik perseorangan ataupun tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, hal mana disebabkan karena tersedianya tanah negara sudah semakin berkurang, sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat. Demikian juga di daerah-daerah pedesaan, tanah negara yang tersedia tidak selalu cocok lokasinya untuk proyek-proyek pembangunan yang direncanakan. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (MPDN) nomor 15 tahun 1975 : yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang bak atas tanah dan penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan gantl rugi. Pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan hak atas tanah dimana pihak pemerintah membebaskan tanah yang bersangkutan dari yang diinginkan benar – benar bebas dari kekuasaannya.
Pembebasan tanah hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak pemegang hak baik mengenai besar dan bentuk ganti rugi yang diberikan terhadap tanahnya. Jadi perbuatan iniI haruslah didasarkan kesukarelaan si pemegang hak. Bagaimana kalau si pemegang hak dapat bersedia untuk menyerahkan tanahnya, maka pihak pemerintah melalui panitia tanah khusus untuk itu harus mengusahakan agar supaya diserahkannya tanah tersebut secara sukarela. Bilamana instansi pemerintah memerlukan tanah untuk keperluan tertentu sedangkan di atas tanah tersebut masih dipenuhi dengan hak tertentu harus mengajukan permohonan pembebasan, hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengemukakan tujuan penggunaan tanahnya.
Adapun yang berhak dalam pembesan hak atas tanah ini adalah Panitia pembebasan yang melakukan pemeriksaan pene1itian dan penetapan ganti rugi dalam rangka Pembebasan hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan atau tanaman yang ada di atasnya yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten, Kotamadya dalam suatu Wilayah Propinsi yang bersangkutan.

KESIMPULAN
Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :
1. Untuk mewujudkan pembangunan baik di daerah-daerah maupun pada tingkat nasionall fungsi tanah merupakan unsur pentlng dalam menunjang pembangunan.
2. Dalam masa pembangunan dewasa ini persediaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan sangatlah terbatas. Berkenaan dengan pengambilan tanah-tanah penduduk untuk keperluan pembangunan ada dua cara yang ditempuh pemerintah yaitu :
a. Pencabutan hak atas tanah (ontoi gening) adalah :
Pengambilan tanah kepunyaan seseorang oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi terhapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum.
b. Pembebasan tanah (prijsgeving) adalah :
Melepaskan hubungan semula yang terdapat diantara pemegang atau penguasa tanah dengan cara memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang bersangkutan.
3. Pembebasan tanah yang dapat hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak pemegang hak baik mengenai tekhnisnya besarnya ganti rugi yang diberikan terhadap tanahnya.

peranan dan fungsi hukum agraria dalam pembangunan nasional (2) :

Postingan Menarik Lainya

• HASIL UJIAN SELEKSI CPNS DI BPN
• Mengurus Tanah Pemiliknya Yang Telah Meninggal Dunia
• Riview Produk Super Affilite

Agar Anda tidak kecewa setelah membeli rumah, ada baiknya Anda mencoba tips-tips sebelum membeli perumahan berikut ini:

1. Periksa dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada di dekat perumahan tersebut. Carilah perumahan yang dekat dengan pasar baik pasar modern maupun pasar tradisional.  Jangan sampai, ketika anda ingin nyaman menghuni rumah Anda, tapi akan pusing di kemudian hari bilamana belanja ke pasar saja harus menempuh perjalanan yang jauh.
2. Salesman atau marketing perumahan yang Anda temui di lapangan belum tentu mengetahui dengan benar apa yang mereka jual, bagaimana kualitas perumahan mereka dan sebagainya.  Informasi paling tepat bisa anda dapatkan dengan bertanya ke Warga perumahan yang sudah menetap di Perumahan yang akan Anda beli.  Warga di sini berarti pemilik atau penghuni yang memang membeli rumah di developernya dan bukan cuma mengontrak atau menyewa rumah tersebut.  Jadi warga tersebut tahu dengan benar bagaimana pengalaman mereka dengan developernya.

Hal-hal yang perlu Anda tanyakan adalah

• Bagaimana proses SERTIPIKAT nya !  Jelas, agak lama, atau jangan-jangan setelah bertahun-tahun tidak keluar?  Ini adalah pertanyaan yang pertama yang harus Anda ketahui sebelum membeli Rumah.
• Bagaimana akses ke sekolah terdekat? Carilah rumah yang dekat dengan sekolah untuk Putra-putri anda kelak.  Tidak perlu idealis mencari rumah dengan sekolah yang bisa di tempuh dengan lima menit perjalanan.  Tapi yang penting adalah, bagaimana akses transportasi umum ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan perumahan tersebut.  Hal ini untuk berjaga-jaga apabila Anda suatu hari tidak bisa ke sekolah dengan kendaraan pribadi.
• Bagaimana pelayanan after salesnya? Hal ini mencakup bagaimana pengaturan iuran keamanan, kebersihan dan lain-lain.  Ini sangat penting mengingat Anda suatu saat pasti membuang sampah dan tidak mungkin membuang sampah di depan rumah Anda.  Apakah pengamanan dari securitynya bagus dan lain-lain.

Postingan Menarik Lainya

• Tutorial Artister 2.2.3 baru diupload
• PERANAN PEMERINTAH ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
• APAKAH SURVEYOR KADASTRAL ITU?

Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik Lapisan tanah yang subur Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar.

Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak.

Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi.

Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah.

definisi tanah (2) : tanah (2) : definisi struktur tanah (1) : komposisi tanah secara umum (1) : pengertian peranan secara umum (1) :

Postingan Terkait

• Jual Beli Tanah
• KENAPA KONVERSI TANAH
• Mengurus Tanah Pemiliknya Yang Telah Meninggal Dunia

Postingan Menarik Lainya

• Autoresponder Anak Bangsa
• Jual Beli Tanah
• Jasa Pengukuran dan pengurusan tanah

Known as the ‘bible’ of Affiliate Marketing, Rosalind Gardner’s Super Affiliate Handbook is a MUST-READ for anyone who wants to become an affiliate marketer.

In a style that is friendly and humorous, the Super Affiliate Handbook is peppered with real examples of what Rosalind did to become one of the most recognizable Super Affiliates in the world. And she doesn’t just tell you what she did right — she exposes the mistakes she made as well — to help you avoid potential problems.

Exceptionally well written, Super Affiliate Handbook covers absolutely everything you need to know about making money as an affiliate marketer.

I HIGHLY Recommended it.

Get the Super Affiliate Handbook today!

Postingan Menarik Lainya

• Tutorial Artister 2.2.3 baru diupload
• Pemecahan bidang tanah yang belum sertipikat
• Jual Beli Tanah

Satu lagi autoresponder Indonesia hadir di tengah-tengah kita. Saya dapat informasi soal autoresponder Indonesia bernama Mulxim autoresponder ini kemarin malam pas lagi ngecek email.

Dari tampilan saya liat kliatan sekali autoresponder Indonesia terbaru ini cukup profesional. Dan juga penjelasan-penjelasannya cukup lengkap disertai fitur-fitur pendukungnya.

Dan saya juga udah nyoba trial dari Mulxim autoresponder. Hasilnya gimana? Langsung aja kita bahas…

Begitu ‘mendarat’ di halaman pertama memang cukup bagus dan cukup apik homepage dari Mulxim autoresponder Indonesia ini. Apa yang langsung saya lihat? Harga? Bukan.. Saya lihat fitur-fiturnya dulu. Dan ini dia fitur-fitur dari Mulxim autoresponder :

• Bebas tourble dengan penyedia hosting ,
• Unlimited follow-up email,
• Email broadcast,
• Multi custom variable,
• Penjadwalan email,
• dll.

Setelah saya baca-baca cukup bagus juga fitur-fitur yang dimiliki oleh autoresponder Indonesia ini, terutama fitur yang pertama. Kenapa penting? Karena banyak penyedia jasa autoresponder yang hostingnya cukup buruk sehingga email yang dikirimkan masuk ke folder bulk/spam. Pengaruhnya apa? Sangat jarang orang yang membaca email di folder spam/bulk. Jadi cukup merugikan kalau teman-teman mempromosikan sebuah produk. Karena kemungkinan dibaca sangat kecil.

Setelah fitur selesai saya baca dan pelajari selanjutnya saya coba untuk mengntip harga sewa dari mulxim autoresponder ini. Hmmm… cukup lumayan juga harga autoresponder ini dengan beberapa kelebihan dan kekurangan di setiap paketnya. Jadi ada beberapa paket yang ditawarkan oleh Mulxim autoresponder :

• Paket trial – Gratis! Untuk kita ujicoba, 15 hari kalau gak salah.
• Paket Bronze – Rp30.000/2 bulan atau Rp162.000/tahun
• Paket Silver – Rp40.000/2 bulan atau Rp216.000/tahun
• Paket Gold – Rp25.000/bulan atau Rp270.000/tahun
• Paket Platinum – Rp30.000/bulan atau Rp324.000/tahun
• Paket Unlimited – Rp40.000/bulan atau Rp384.000/tahun.

Banyak pilihan dari autoresponder Indonesia yang satu ini. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Saya udah coba trialnya dan coba untuk ngirim ke 3 email. Hasilnya cukup memuaskan. Hanya saja walaupun autoresponder Indonesia, bahasa yang digunakan di control panel adalah bahasa Inggris. Tapi overall gak sulit kok untuk pengoprasiannya.

Saya udah berusaha untuk hubungi pengelola lewat nomer handphone yang ada di homepage Mulxim autoresponser, tapi samapi saya nulis artikel ini belum ada balasan dari yang bersangkutan. Entah sibuk atau apa saya juga kurang paham. Soalnya gak ada support online, hanya via email dan handphone saja. Jadi saya putuskan untuk sms aja..

So, buat teman-teman yang masih bingun untuk beli autoresponder mungkin Mulxim autoresponder bisa jadi pilihan. Bisa dicoba juga trialnya untuk mempelajari lebih jauh fitur-fitur dari Mulxim autoresponder ini. Jadi sebelum membeli lebih baik dicoba dulu. Perlu diingat bahwa autoresponder adalah salah satu senjata yang ampuh untuk menaikkan konversi penjualan produk. Baik itu produk sendiri maupun affiliasi. Atau sekedar untuk memberitahukan informasi bahwa ada updated baru di blog? Pakai autoresponder aja biar lebih oke.. Contoh penggunaan autoresponder? Silakan lihat dibagian kanan atas blog ini yang ada tulisan ‘Newsletter GRATIS!’. Sekalan promosi, jangan lupa berlangganan newsletter saya ya

Mau ujicoba autoresponder Indonesia gratis? Kunjungin aja langsung Mulxim Autoresponder!

Postingan Terkait

• Autoresponder Anak Bangsa

Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru tepatnya Pada tanggal 22 Januari 2010 yang lalu, yang memberikan standarisasibesarnya uang Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan pada BPN, yaitu Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan baru tersebut menyusul standarisasi besarnya PNBP untuk pelayanan masyarakat di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI (Depkumham) sebagaimana ditetapkan dengan PP No. 32 Tahun 2009. Dimana pada PP No. 32/2009 tersebut sudah dibuat standarisasi baku untuk pelayanan di bidang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran keimigrasian, dan lain sebagainya.
Sebagaimana halnya dengan PP No. 32/2009 yang memberikan rincian mengenai tarif resmi yang dikutip di lingkungan Depkumham untuk pelayanan tertentu, dalamn PP No. 13/2010 ini secara rinci juga memberikan deskripsi mengenai tarif2 untuk masing-masing pelayanan pertanahan. Berdasarkan keterangan di lapangan pada beberapa kantor Pertanahan, kapan mulai berlakunya ketentuan mengenai tarif baru ini masih simpang siur. Para petugas Kantor Pertanahan tertentu menyatakan bahwa peraturan ini akan mulai diberlakukan secara serentak terhitung sejak hari Senin, tanggal 8 Februari 2010 besok. Namun demikian, pihak humas IPPAT, menjelaskan bahwa Peraturan ini belum berlaku dan masih menunggu juklak nya dari BPN Pusat.
Terdapat peningkatan biaya yang cukup signifikan dalam tarif resmi tersebut dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya berlaku selama ini. Kenaikan yang cukup menyolok terutama terjadi pada uang pemasukan negara (yang biasa dikenal dengan SPS), yang selama ini merupakan satu-satunya biaya resmi yang di atur oleh PP; yaitu dimana semula sebesar RP. 25.000,– (duapuluh lima ribu rupiah), naik 100% menjadi sebesar Rp.50.000,– (limapuluh ribu rupiah).
Biaya lain yang cukup siginifikan contohnya adalah dalam pemasangan Hak Tanggungan. Pada PP No. 13/2010 ini ditetapkan bahwa untuk pendaftaran hak tanggungan, yang dihitung masing-masing per bidang, dikenakan PNBP masing-masing:

1. untuk nilai sampai dengan RP. 250jt sebesar Rp. 50.000,–
2. untuk range Rp. 250jt sampai dengan Rp. 1 Milyar, sebesar Rp. 200.000,–
3. untuk di atas Rp. 1 Milyar sampai Rp. 10 Milyar sebesar Rp. 2.500.000,–
4. untuk di atas Rp. 10 Milyar sampai Rp. 1 Trilyun sebesar Rp. 25jt
5. di atas Rp. 1 Trilyun, sebesar Rp. 50jt

Karena perhitungannya dikenakan per bidang, maka tentunya PNBP tersebut akan berbeda untuk pendaftaran hak tanggungan yang terdiri dari beberapa sertifikat.
Kenaikan tersebut diharapkan tidak mempengaruhi pula kenaikan biaya “lain-lain” yang sudah jamak berlaku di masing-masing kantor pertanahan, Karena memang selama ini dalam prakteknya, masyarakat tidak hanya dikutip biaya PNBP atau SPS yang resmi sebesar Rp. 25rb saja.Jika di samping tarif PNBP yang berlaku resmi tersebut masih ada biaya “lain-lain”, maka hal tersebut akan berakibat pada semakin tingginya biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan di bidang pertanahan.
Hal yang Positif dari ditetapkannya PP No. 13 Tahun 2010 adalah: diharapkan dengan adanya pemberlakuan tarif secara resmi yang secara nasional tersebut dapat membuat standarisasi dan aturan baku yang jelas dalam pelayanan di bidang pertanahan. Peningkatan tarif tersebut diharapkan juga berakibat langsung dengan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.

Lampiran :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Taun 2010 Bisa anda unduh disini
2. Penjelasan mengenai PP No.13 Tahun 2010 Klik Disini
3. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Klik disini detailnya

biaya pendaftaran tanah menurut pp no 13 tahun 2010 (1) : tentang pp 13/2010 (1) : tarif resmi pengukuran tanah (1) : tarif bpn (1) : Sertifikasi massal tanah terhadap Penerimaan Negara bukan pajak (1) :

Postingan Menarik Lainya

• upgrade wp kesanyangan yang baru telah datang
• KENAPA KONVERSI TANAH
• Mengurus Tanah Pemiliknya Yang Telah Meninggal Dunia

Pada posting kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira untuk Anda semua. Kabar gembiranya adalah: telah diluncurkan sebuah jaringan PPC baru, bernama NegeriAds!

PPC Ads Network lagi? Betul sekali. Tapi tentu, jaringan baru ini tidak akan seperti yang lainnya. Jaringan PPC ini akan lebih user friendly, responsif dan tentunya juga lebih membawa untung untuk semua pihak.

Bagi Anda yang tertarik untuk menjadi advertiser, untuk menyebarkan iklan tentang produk-produk Anda, atau produk-produk yang Anda affiliasikan, bisa mulai mencoba untuk mengiklankannya di jaringan NegeriAds

Cost per Click (CPC) sangat murah, hanya mulai Rp 400 / klik / iklan. Dan dengan dilindungi oleh sistem Anti Fraud (1 klik / IP / hari), Anda bisa lebih tenang dan yakin bahwa setiap sen uang yang Anda keluarkan tidak sia-sia.

Bagi para affiliate dan reseller, Anda bisa menjadikan jaringan NegeriAds pilihan alternatif (atau bahkan pilihan utama) untuk beriklan. Bagi para product owner, Anda pun bisa melakukan hal serupa plusmerekomendasikan jaringan baru ini kepada para affiliate dan reseller Anda (karena persaingan di jaringan PPC lain sudah ketat).

Untuk mereka yang ingin menjadikan blog / website yang sudah dimiliki sebagai sebuah mesin uang,segeralah bergabung menjadi publisher NegeriAds, dan mulai jaring komisi dari klak-klik pengunjung pada blog / website Anda. Pendaftaran publisher 100% GRATIS.

NegeriAds memberikan sharing profit yang adil, 50%-50% antara network owner dan para publisher. Untuk jenis dan ukuran iklan, disediakan berbagai ukuran iklan berbasis text dan gambar dengan standard tampilan yang sesuai dengan ukuran IAB.

Minimum payout hanya Rp 50.000 dan dibayar dalam waktu 7-14 hari setelah request komisi dilakukan. Ini jauh lebih baik daripada banyak jaringan PPC lainnya yang baru melakukan pembayaran setelah 30 atau bahkan 40 hari setelah payout diminta… mana mau nunggu lama-lama.

Pada akhirnya, saya rasa NegeriAds adalah tempat yang tepat bila Anda ingin menjadi seorang Advertoser atau Publisher untuk market Indonesia.

Untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang NegeriAds dan ingin mendaftar (sebagai Advertiser atupun Publisher), silakan segera datang ke:

•••> http://paryoto.com/go/negeriads

Selamat mencoba menjadi publisher NegeriAds.


Salam sukses untuk Anda!

bisnis pay per clik (1) : publisher menghasilkan rupiah (1) : spam pay to click indonesia (1) : tweeting machine review (1) :

Postingan Menarik Lainya

• upgrade wp kesanyangan yang baru telah datang
• Jual Beli Tanah
• Tutorial Artister 2.2.3 baru diupload

Affiliate system Gratis Diindoresponder!
GRATIS untuk menjadi member, dan sangat mudah. Potensi pendapatan tidak terbatas, karena menggunakan model langganan, di mana anda akan mendapatkan bayaran selama pelanggan yang berasal dari blog anda masih menggunakan jasa Indoresponder. Klik di sini untuk mendaftar!

Bagaimana Systemnya?
Saat anda sudah menjadi member indoresponder, anda akan diberikan kode yang berisi link atau banner yang harus dipasang di blog/website anda. Saat ada pengunjung yang meng-klik indoresponder, akan tercatat di system. Jika pengunjung tersebut berlangganan, anda akan mendapatkan bayaran/komisi.

Report dan Statistik secara Real-Time!
Anda dapat memantau setiap saat kunjungan dari blog anda serta komisi yang anda dapatkan.

DETAIL Affiliasi Indoresponder

• Tipe Affiliasi : Bayar Perpenjualan
• Besaran Komosi : 34 % tiap penjualan
• Pembayaran minimal 50rb dan di bayarkan setiap tanggal 5

FITUR – FITURNYA DIANTARANYAUnlimited subcribers

1. Unlimited email follow up
2. Unlimited broadcast / kirim email massal
3. Redirect page setelah ada subcriber mengisi form
4. Redirect page setelah subcriber melakukan konfirmasi
5. Personalisasi email
6. Penjadwalan email secara otomatis
7. 100% sampai tujuan dengan metode RSS
8. Selebihnya dapat dilihat dalam FREE trial page.

dan masih banyak FiturTambahan lain nya

OHya Ngomong aku juga baru ujicoba loh..bisa dilihat disini

Penasaran Ayo Liat-lihat Dulu Mumpung masih FREE Klik DISNI utuk mendaftar GRATIS

review autoresponder indoresponder (1) : review indoresponder (1) : tutorial sistem autoresponder getresponse (1) :

Postingan Terkait

• Mulxim autoresponder Indonesia

Kenapa Anda Harus Menggunakan Blog WordPress

Anda mungkin sudah sering dengar bahwa anda harus punya blog untuk mulai bisnis online dengan cepat dan mudah. Apalagi sekarang blog yang gratis juga banyak. Misalnya WordPress, Blogger, dan Multiply.

Namun jika anda serius ingin berbisnis online, blog WordPress adalah pilihan yang bijaksana.

Kenapa?

Karena WordPress:

1. Dapat menghasilkan uang dengan cepat dengan menggunakan 10 MantraUANG Dari WordPress Blog.
2. Mudah terdaftar dan mendapatkan ranking atas di Google, sedangkan Google adalah mesin pencari yang digunakan oleh lebih dari 70% pengguna Internet.
3. Dapat di-backup secara otomatis sehingga data-data terjaga keamanannya.
4. Mudah digunakan. Jika anda bisa memakai Word, anda pasti bisa memakai WordPress.
5. Bisa dipakai untuk membuat toko online profesional dalam waktu 37 menit.

Selain 5 alasan di atas, masih banyak lagi alasan-alasan lainnya kenapa anda harus menggunakan WordPress untuk berbisnis online yang bisa anda baca sendiri secara tuntas di:

==> 10 Mantrauang di blogs wordpress

10 mantra uang di blog wordpress (1) : 10 mantrauang dari aldian prakoso (1) : dapat uang online (1) : mantra dapat uang (1) : mantra uang (1) :

Postingan Menarik Lainya

• Cara menghitung dan mengisi BPHTP Waris
• APAKAH SURVEYOR KADASTRAL ITU?
• Jasa Pengukuran dan pengurusan tanah