Dikesempatan siang ini habis sholat jumat dan karena banyak yang bertanya bagaimana Cara mengurus jual beli tanah

Jual beli tanah merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila antara penjual dan pembeli sudah bersepakat untuk melakukan jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertifikat maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah :

Si penjual dan si pembeli harus datang ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli tanah. PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan membuat akta jual beli dimaksud. Siapakah Pejabat yang berwenang membuat Akta Jual -beli tidak lain adalah beliau PPAT Sementara (Camat Setempat) dan Notaris Yang sudah lulus seleksi UJIAN PPAT biasanya ujian ini di laksanakn di kampus STPN (sekolah tinggi Pertanahan Nasioanl)

yang diperlukan untuk membuat Akta Jual Beli Tanah di Kantor Pembuat Akta Tanah adalah :

• Pihak Pertama (penjual) berikut suami/isteri Penjual
• Asli Sertifikat hak atas tanah yang akan dijual.
• Kartu Tanda Penduduk Suami dan Isteri yang masih berlaku.
• Jika Suami/isteri penjual meninggal maka yang harus dibawa adalah Akte Kematian.
• Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terahir dan lima tahun kebelakang
• Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga.
• Kartu Keluarga.

• Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
• Kartu Keluarga.

1. Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan.
2. Pejual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) yaitu 5% dari Harga Transaksi di bayarkan di Bank atau Kantor Pos. cara perhitungan nanti kita akan bahas di waktu yang akan datang ya Klik disini
3. Penjual harus membayar Pajak Jual beli yaitu dari nilai transaksi -10jt sisanya dikali 5% detailnya bisa di klik disni
4. Calon pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
5. Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
6. PPAT menolak pembuatan Akta jual Beli apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.

1. Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan.
2. Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai Notaris Jika Melalui NOTARIS PPAT.
3. Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, Termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transaksinya.
4. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akte Tanah.
5. Akta dibuat 2 lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
6. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.
7. Dan satu hal lagi mengenai penanggalan akta jual beli segala HAK dan Kewajiban baik dai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Detailnya Bisa diklik disni

1. Sebelum Akta Jual beli didaftarkan atau diserahkan ke kantor Pertanahan Setempat maka Yang harus dilakukan kwalidasi SSB dikantor PBB.S
2. PPAT kemudian menyerahkan berkas Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan untuk keperluan balik nama sertifikat.
3. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut.

• Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli atau Kuasanya Jika Dikuasakan.
• Akta jual beli PPAT yang sudah lengkap.
• Asli Sertifikat hak atas tanah.
• Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual yang masih berlaku dan di ligalisir.
• Bukti pelunasan pembayaraan Pajak Bumi dan Bangunan tahun Terahir.
• Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

1. Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada Pembeli.
2. Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan bibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Silahkan Pilih salah satu bisnis online yang cocok buat anda

Istilah konversi tanah adalah pembuatan dan atau pembuatan sertipikat tanah dari tanah HAK ADAT dijadikan /dikonversi ke sertipikat berdasarkan pp.10 tahun 1961 dan disempurnakan PP. 24 TAHUN 1997.

Syarat apa yang di perlukan dalam proses konversi.

Diantaranya adalah sbb :
1. Permohonan
2. Model A yang diterbitkan dari desa
3. Surat pernyataan kepemilikan tanah.
4. Petikan letter c desa
5. Foto copy letter c yang diligalisir
6. Kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku
7. Pbb dan stts tahun terahir

Dan setelah semua selesai tinggal daftarin aja ke BPN (badan pertanahan nasional) gampang kan…tapi jangan senang dulu ini baru setengah mainan.

Ohya bapak/ibu/saodara sekalian.

Apa yang harus kita lakukan setelah berkas didaftarin di BPN.

YANG PERLU DILAKUKAN SETELAH PENDAFTARAN DI BPN
Setelah berkas sudah tidak masalah bpk/ibu/saodara akan mendapatkan BP (kwitansi Bukti Permohonan)
Setelah itu kepala BPN setempat mengukur tanah yang bapak/ibu mohonkan ke badan pertanahan nasional dalam hal ini kepala bpn setempat menunjuk petugas ukur.
Dan selanjutnya kita sebagai pemohon tinggal menunggu pengumuman yang akan di umumkan selama 2 bulan tentunya setelah semuanya tidak masalah baik itu dari segi fisik atau yuridis. Ohya pengumuman di umumkan di kantor BPN dan KANTOR DESA SETEMPAT. Lain halnya kalau SERTIPIKAT HILANG.
Namun demikian bapak/ibu harus memantau dalam artian kalau sudah selesai pemgumuman di cek/ ditanyakan di bpn untuk menanyakan sertipikatnya. Lain halnya jika pengurusanya di serahkan orang lain tentunya bapak/ibu tidak usah repot-repot menanyakan langsung ke kantor PERTANAHAN setempat. Misalnya pengurusanya di serahkan ke paryoto bapak tinggal sms/call saya pasti deh langsung dapat info.

Demikian semoga bermanfaat dan sekiranya ada bapak/ibu/saodara ingin melenkapinya saya persilahkan dan jika anda suka dean artikel ini jangan sungkan untuk meninggalkan komentar. terimakasih

Silahkan Pilih salah satu bisnis online yang cocok buat anda